One China Policy dan Double Standard Amerika
Republik Cina didirikan pada tahun 1912 melalui revolusi yang dilakukan oleh Dr. Sun Yat-sen melawan pemerintahan Dinasti Qing. Namun revolusi ini membuat situasi dalam negri yang tidak stabil karena banyaknya bermunculan panglima panglima militer yang tidak mau tunduk pada pemerintahan pusat. Sun Yat-sen pun meminta bantuan kekuatan militer kepada negara negara barat untuk mengalahkan panglima panglima militer tersebut, namun permintaannya ditolak. Lalu Sun Yat-sen meminta bantuan kepada Uni Soviet. Soviet menerima permintaan dari Sun Yat-sen tersebut.
Soviet yang menerima permintaan dari Sun Yat-sen tersebut karena ada hal yang diinginkan. Setelah masuk ke Cina, Soviet mulai menyokong Parta Komunis Cina (PKC). Kuomintang (KMT) sebagai partai penguasa menganggap hal tersebut merupakan hal yang biasa dan membiarkan PKC ini berkembang. Namun pada tahun 1927, Chiang kai Shek anggota parta KMT dan pemimpin militer Cina menyatakan untuk membasmi komunis. Hal ini dilakukan karena komunis dianggap membawa dampak buruk bagi negara. Hal inilah yang membuat PKC memutuskan untuk memulai perlawanan bersenjata secara terang terangan dan perang sipil di Cina pun pecah. Perang ini dimenangkan oleh kubu PKC. Dan setelah melalui perang yang panjang pada tahun 1949, para anggota KMT yang sudah terdesak dan kalah dari PKC mengungsi ke Pulau Formosa (Taiwan) dan mendirikan pemerintahan disana sebagai Republic of China (RoC). Sedangkan Cina yang menguasai daratan luas Cina mendirikan pemerintahan dengan nama Resmi People’s Republic of China (PRC)
Menyusul pecahnya perang Korea tahun 1950, Amerika Serikat mulai menaruh perhatian lebih pada perkembangan konflik PRC-RoC. Amerika tidak ingin seluruh wilayah di Asia Timur dikuasai oleh komunis. Maka pada tahun yang sama, Amerika mengirim armada militernya ke selat RoC untuk mencegah angkatan laut PRC terlibat konflik senjata dengan RoC. Amerika Serikat juga melakukan penjualan senjata ke RoC, agar RoC dapat mandiri dalam melindungi teritorialnya. Hal inilah yang mengundang protes dari PRC kepada Amerika serikat dan mengeluarkan “One China Policy”.
One China Policy atau “Kebijakan Satu Cina” adalah suatu kebijakan yang dipegang teguh dan dipercaya oleh PRC dengan pusat pemerintahan di Beijing. Kebijakan ini menegaskan bahwa hanya ada satu Cina. Pemerintah Repubik Rakyat Cina adalah satu satunya pemerintah Cina yang sah. Dan RoC adalah provinsi yang sudah lama dikembalikan kepada tanah air. Pembebasan RoC adalah masalah dalam negri Cina dan tidak ada negara yang berhak untuk campur tangan dan semua pasukan dan instalasi militer Amerika Serikat harus ditarik mundur dari wilayah Taiwan. Pemerintah PRC dengan tegas menentang tiap kegiatan yang bertujuan menciptakan "satu Cina, Satu Taiwan", "satu Cina, dua pemerintah", "dua Cina" dan "Taiwan merdeka" ata menyongkong bahwa "status Taiwan tetap harus ditentukan" (William L. Bradley, Mochtar Lubis, 1991).
Dalam berinteraksi dengan dunia luar, PRC menerapkan satu mekanisme yang absolut, bahwa setiap negara yang ingin menjalin hubungan diplomatik dengan PRC wajib menghindari hubungan diplomatik dengan RoC. Dengan alasan bahwa RoC telah terdaftar dalam zona yang berada dalam teritori kedaulatan Cina. Maka ketika Amerika Serikat memutuskan untuk menjalin hubungan diplomatik dengan PRC, Amerika Serikat pun mendeklarasikan kesepakatannya terhadap kebijakan “Hanya ada satu Cina dan RoC merupakan bagian dari Cina” melalui penandatanganan Joint Communique pada 1979. Setelah menandatangani kesepakatan tersebut, untuk menunjukkan bahwa Amerika bersungguh sungguh ingin menjalin hubungan dengan Cina, Amerika Serikat mengambil kebijakan untuk mengakhiri hubungan diplomatik dengan RoC.
Namun ternyata kebijakan untuk memutus hubungan diplomatik dengan RoC hanyalah taktik sementara belaka untuk membangun hubungan dengan PRC. Ketika Amerika memutuskan hubungan diplomatik dengan RoC pada 1979, dengan adanya RoC Relation Act Amerika berniat mempertahankan hubungan yang tidak resmi dengan RoC. Aksi Amerika Serikat inilah yang menunjukkan sikap ambigu terhadap hubungannya dengan PRC. Posisi double standard yang ditunjukkan Amerika Serikat tidak hanya sampai pada ratifikasi RoC Relations Act saja, namun terus berlanjut hungga aksi penjualan persenjataan terhadap RoC selama bertahun tahun. Hal ini semakin terlihat jelas selama rezim George W. Bush. Bush pernah mengeluarkan statement yang menekankan bahwa Amerika Serikat akan melakukan apapun demi mebantu RoC melindungi teritorinya. Dan terus berlanjut sampai dengan rezim Obama, dimana Amerika Serikat konsisten menjadi penyedia persenjataan bagi RoC. Padahal sebenarnya kebijakan yang dilakukan Amerika terhadap RoC ini sangat bertentangan dengan kesepakatan yang telah dibuat oleh Amerika dengan Cina dalam Joint Communique. Esensialnya Joint Communique ini merupakan persetujuan Amerika untuk mengakui eksistensi satu Cina, dan RoC sebagai teritori yang berada di bawah bendera Cina, sehingga Amerika seharusnya menghindari untuk menjalin hubungan diplomatik dengan RoC (Sheng Lijun, 2001).
Namun ternyata Amerika melanggar klausul perjanjian tersebut. Amerika berpendapat bahwa aksi Amerika untuk menjalin hubungan dengan RoC ini bukanlah hal yang melanggar kesepakatan Joint Communique. Interpretasi “Satu Cina” bagi Amerika adalah Amerika Serikat tidak pernah mengakui secara eksplisit kedaulatan Cina atas RoC, namun Amerika Serikat tidak memandang RoC sebagai negara yang berdaulat, tetapi lebih cenderung menganggap RoC sebagai sebuah teritori dengan status yang belum jelas. Bahkan jawaban atas protes Cina yang mengira bahwa Amerika akan membantu sparatisme RoC, Bush pun pernah memberi ultimatumkepada RoC bahwa dukungan Amerika terhadap RoC akan terhenti apabila RoC memulai aksi sparatisme. Dibawah rezim Obama pun, tidak terlihat adanya komitmen Amerika untuk memutuskan hubungan dengan RoC, tidak ada kecendrungan Amerika untuk merevisi klausul TRA, dan distribusi militeristik ke RoC pun masih tetap dijamin oleh Amerika.
References
Carter, K. H. (1989). The Asian Dilemma in U.S
Foreign Policy: National Interest versus Strategic Planning. New York:
M. E. Sharpe, Inc.,.
Lijun, S. (2001). China's Dilema: The China Issue.
Pasir Panjang: Institute of Southeast Asian Studies.
William L. Bradley, M. L. (1991). Dokumen-Dokumen
Pilihan Tentang Politik Luar Negri Amerika Serikat Dan Asia. Jakarta:
Yayasan Obor Indonesia.
